Lembaga kemahasiswaan secara umum diatur oleh keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0457/0/1992 dan Peraturan Kemahasiswaan SK Rektor IKIP Ujung Pandang No. 107/SK/C/IKIP/1981. Acuan tersebut berlaku selama kurun waktu sebelum terbitnya Kepmen P & K yang kiprahnya bersama dengan kemajuan pengembangan perguruan tinggi IKIP Ujung Pandang (sekarang UNM). Lembaga kemahasiswaan tersebut berupaya memacu diri menyejajarkan kemapanan “civitas akademik”nya dengan perguruan tinggi ternama dan tertua di Indonesia. Hal tersebut ditempuh dalam berbagai even-even.

Lembaga kemahasiswaan secara umum diatur oleh keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0457/0/1992 dan Peraturan Kemahasiswaan SK Rektor IKIP Ujung Pandang No. 107/SK/C/IKIP/1981. Acuan tersebut berlaku selama kurun waktu sebelum terbitnya Kepmen P & K yang kiprahnya bersama dengan kemajuan pengembangan perguruan tinggi IKIP Ujung Pandang (sekarang UNM). Lembaga kemahasiswaan tersebut berupaya memacu diri menyejajarkan kemapanan “civitas akademik”nya dengan perguruan tinggi ternama dan tertua di Indonesia. Hal tersebut ditempuh dalam berbagai even-even.

Seiring dengan itu, pada kepengurusan Senat Mahasiswa IKIP Ujung Pandang (SMPT IKIP UP) periode 1997/1998, bermunculan berbagai  macam polemik baik yang berasal dari mahasiswa maupun dari birokrat kampus yang pada saat itu belum lepas dari upaya belenggu gerakan-gerakan mahasiswa lewat keputusan Menteri yang ada. Keputusan tersebut misalnya pembagian job antara SMPT dengan UKM, porsi, visi dan misi kalangan mahasiswa tingkat atas, serta pola pengembangan perguruan tinggi lewat kemahasiswaan yang wajar sebagai gerakan-gerakan ilmiah. Dengan kondisi seperti itu, sebagai pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya “penelitian”, Senat Mahasiswa sangat kewalahan memenuhi tuntutan even-even nasional dan regional jalur penelitian.  Beberapa even tersebut diantaranya yaitu LPKTI, LKIP, LKWU, dan even-even lain di bidang karya tulis ilmiah. 

Pada akhir-akhir kepengurusan SMPT IKIP UP periode 1997/1998 dimana saat itu bertepatan dengan aksi-aksi reformasi mahasiswa Mei 1998, muncul keinginan beberapa pengurusnya untuk merintis berdirinya sebuah kelompok penelitian mahasiswa. Upaya tersebut dianggap sebagai satu-satunya langkah strategis menghadapi kemampuan research mahasiswa yang tidak dapat tersalurkan dengan baik. Tercatat pada saat itu, Herman dan Indra Gunawan serta beberapa orang rekannya yang merupakan pejabat teras SMPT, pertama kali mengagas ide tersebut dalam wacana yang sederhana.

Pada akhir-akhir kepengurusan SMPT IKIP UP periode 1997/1998 dimana saat itu bertepatan dengan aksi-aksi reformasi mahasiswa Mei 1998, muncul keinginan beberapa pengurusnya untuk merintis berdirinya sebuah kelompok penelitian mahasiswa. Upaya tersebut dianggap sebagai satu-satunya langkah strategis menghadapi kemampuan research mahasiswa yang tidak dapat tersalurkan dengan baik. Tercatat pada saat itu, Herman dan Indra Gunawan serta beberapa orang rekannya yang merupakan pejabat teras SMPT, pertama kali mengagas ide tersebut dalam wacana yang sederhana.

Namun, kondisi kemahasiswaan pada saat itu yang serba tidak menentu menyusul terbitnya Kepmen P&K No. 155/U/1998 serta kesibukan menyelesaikan proses awal reformasi, membuat keinginan untuk segera membentuk kelompok tersebut tidak dapat diwujudkan. Apalagi untuk penambahan unit kegiatan pada pertengahan 1998 kurang mendapat respon dari pihak birokrasi. Berikut ketidakjelasan birokrat kampus terhadap keberpihakannya menghadapi reformasi yang begitu banyak menelan korban jiwa.

Pada tanggal 5 september 1998, beredar undangan melanjutkan keinginan pembentukan kelompok penelitian mahasiswa yang ditandatangani oleh Indra Gunawan. Undangan tersebut berisi  tentang pengagasan ulang pendirian UKM Penalaran yang pernah digagas beberapa waktu sebelumnya. Secara objektif dikemukakan bahwa undangan perintisan tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa IKIP Ujung Pandang terkhusus kepada mahasiswa yang pernah mengikuti LPKTI dan semacamnya, baik pada tingkat perguruan tinnggi, regional  maupun nasional, dan mantan-mantan fungsionaris mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif; serta secara subjektif, sebagian yang lain adalah penginisiatif dan memiliki wawasan organisasi yang baik. Akhirnya, pada tanggal 8 september 1998 pukul 09.00 wita, sekitar 25 orang mahasiswa menghadiri undangan tersebut dan berkumpul di gedung registrasi BAAK-PSI IKIP Ujung Pandang lantai II. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk ditindaklanjutinya niat pendirian UKM Penalaran yang kemudian hendak disosialisasikan kepada segenap mahasiswa yang ingin bergabung.

Pada tanggal 10 september 1998, diadakan Rapat lanjutan yang dihadiri oleh penginisiatif dan beberapa calon anggota hingga sampai pada satu keputusan mengenai komposisi pengurus, walaupun kondisi mahasiswa pada saat itu memiliki banyak permasalahan. Keputusan dalam pertemuan tersebut yaitu terpilihnya Indra gunawan  sebagai Ketua Umum, Muhammad Amin sebagai Sekertaris Umum, dan Sri Wahyuningsi sebagai bendahara Umum. Keputusan tersebut disaksikan langsung oleh Drs. H. Arifin Pasinringi yang merupakn Pembantu Rektor  III pada saat itu.

Melanjutkan gagasan berdirinya Unit Kegiatan Kemahasiswaan  yang baru, pada tanggal 14 september 1998 Indra Gunawan, Akmal Juhaepa, dan Musramin menghadap kepada Rektor IKIP UP untuk audiensi. Audiensi tersebut berkenaan dengan telah berdirinya UKM ke-10 dalam kalangan IKIP UP. Selanjutnya, Rektor diminta untuk memberikan restu dan segera mengukuhkannya sebagai Lembaga Kemahasiswaan non struktural.

Pada tanggal 22 september 1998, terbitlah Surat Keputusan Rektor mengenai pengangkatan pengurus UKM Penalaran Periode 1998/1999. Banyak tanggapan yang datang dari berbagai kalangan mengenai UKM Penalaran yang baru berdiri tersebut. Salah satunya dari Pembantu Rektor II IKIP UP yang mengatakan bahwa, beliau menyambut baik UKM Penalaran sebagai UKM yang akan mengemban tugas menjembatani kemampuan mahasiswa dalam research, mengembangkan wawasan ilmiah, dan kemapanan berpikir strtategis menghadapi era baru.

Sungguh, perjuangan  yang tidak dapat dinilai dengan materi. Hari-hari pertama dilewati pengurus UKM Penalaran dengan kondisi vakum. Hingga pada tanggal 2-3 Januari 1999, pengurus UKM Penalaran yang pertama dilantik oleh oleh rektor IKIP UP, Prof. Dr. H Sjahruddin Kaseng. Pelantikan tersebut kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja I. Dalam acara tersebut, PR III Universitas Negeri Makassar mengharapkan, bahwa UKM Penalaran kiranya dapat memberikan suasana yang sejuk bagi kalangan Ilmiah yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya dalam melakukan suatu penelitian, baik berskala regional maupun yang berskala nasional. Kalau memang ingin menjadi UKM yang berjiwa nalar, hendaknya ditumbuhkembangkan jiwa-jiwa penelitian; jangan sampai namanya saja “penalaran” akan tetapi prakteknya tidak mencerminkan adanya penalaran.

Sebagai wadah penyaluran bakat dalam bidang karya tulis  Ilmiah, semangat dan jiwa-jiwa penelitian ditanamkan dalam diri masing-masing anggota. Salah satu hal yang dilakukan yaitu, bahwa setiap anggota diwajibkan menghasilkan karya tulis Ilmiah minimal dua buah dalam satu kepengurusan. Pembuatan karya tulis Ilmiah tersebut hendaknya dikedepankan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kini LPM Penalaran menjelma menjadi organisasi yang tidak hanya bergerak pada skala kampus atau regional, tetapi secara aktif  bergerak pada  skala nasional. Hal ini terlihat pada berbagai kegiatan nasional yang diselenggarakan dan diikutinya. Salah satu diantaranya ialah, LPM Penalaran menjadi inisiator dan deklarator pembentukan Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia (ILP2MI) pada tanggal 1 Mei 2010 di Makassar. Pada tahap awal, ILP2MI beranggotan 24 UKM penalaran dan penelitian dari 23 perguruan tinggi di Indonesia. Sekretaris Jenderal Pertama ILP2MI adalah utusan dari LPM Penalaran UNM, yakni saudara Wahyuddin MY.

Sebuah babak baru yang mesti dihadapi oleh segenap unsur LPM Penalaran. Sebuah tanggung jawab yang mesti dikerjakan dengan niat yang sunguh-sungguh. Bahkan lebih jauh, diharapkan LPM Penalaran menjadi sebuah tonggak sejarah baru bagi pengembangan penelitian mahasiswa di Indonesia.

 

 

 

Pada akhir-akhir kepengurusan SMPT IKIP UP periode 1997/1998 dimana saat itu bertepatan dengan aksi-aksi reformasi mahasiswa Mei 1998, muncul keinginan beberapa pengurusnya untuk merintis berdirinya sebuah kelompok penelitian mahasiswa. Upaya tersebut dianggap sebagai satu-satunya langkah strategis menghadapi kemampuan research mahasiswa yang tidak dapat tersalurkan dengan baik. Tercatat pada saat itu, Herman dan Indra Gunawan serta beberapa orang rekannya yang merupakan pejabat teras SMPT, pertama kali mengagas ide tersebut dalam wacana yang sederhana.

validitas isi

Oleh Afdhal Abdillah AR

            Penelitian merupakan suatu cara pemecahahan masalah melalui metode-metode ilmiah. Dimana memecahkan  tersebut dapat melalui langkah kulaitatif  maupun kuantitatif. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen dalam penelitiannya itu adalah penelitinya sendiri sedangkan penelitia  kuantitatif dibutuhkan alat ukur yang berbeda dimana instrumennya itu lahir dari aspek atau indikator dari suatu permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga dibuatkan dalam bentuk kisi-kisi pertanyaan maupun pernyataan dan pada umumnya lebih dikenal dengan istilah angket.

            Validitas sebagaimana dalam artian kata valid yaitu suatu ketepatan dan keakuratan, sehingga validitas isi bisa diartikan suatu proses untuk menguji ketepatan dan keakuratan suatu instrumen atau alat ukur sebelum digunakan untuk mengukur sesuatu dalam peneleitian. Setiap instrumen yang berbentuk test tentunya wajib melakukan validitas isi sebagaimana fungsinya untuk melihat keakuratan dan ketepatan alat ukur yang akan digunakan.

Read more...

Pengumuman Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. 
Berikut adalah daftar nama peserta yang lulus ke tahap Pelatihan Metodologi Penelitian (PMP). Diharapkan melakukan registrasi ulang pada tanggal 28 Maret - 3 April 2015 di Rumah Nalar. Untuk info lebih lanjut hubungi contact person 085146106654

Download Pengumuman Peserta PMP 

Validitas Konstruk

Oleh : A. Reza Hidayat

Penelitian yang berkualitas harus ditunjang dengan instrumen yang valid dan reliabel. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti khususnya dalam penelitian kuantitatif adalah apakah instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data  sesuai dengan objek yang akan diukur. Hal inilah yang sering kita sebut dengan istilah validitas. Jika alat ukur yang digunakan tidak sesuai dengan objek yang akan diukur boleh dikatakan hasilnya tidak akan valid, begitupun sebaliknya jika alat ukur yang digunakan sesuai dengan objek yang akan diukur maka hasil yang diperoleh pastinya akan bersifat valid.

Read more...

Pimpinan

Ketua Umum

(Muh. Arief Pratama)

 

Sekretaris Umum

(Adinuansah)

Bendahara Umum

(Ayu Hardianti P.)

Ketua Divisi

 


 

Search

Twitter

Galeri


 

Jumlah Pengunjung

3.png8.png9.png8.png4.png6.png
Hari ini157
Kemarin223
Minggu ini380
Bulan ini36825
Total389846

Peta Rumah Nalar

Sekretariat: Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Lantai 2 Kampus Gunung Sari Baru Universitas Negeri Makassar,
Kode Pos 90222, Telp. 085240733977, Email: info@penalaran-unm.org
Copyright © 2015 by Humas LPM Penalaran UNM