Lembaga kemahasiswaan secara umum diatur oleh keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0457/0/1992 dan Peraturan Kemahasiswaan SK Rektor IKIP Ujung Pandang No. 107/SK/C/IKIP/1981. Acuan tersebut berlaku selama kurun waktu sebelum terbitnya Kepmen P & K yang kiprahnya bersama dengan kemajuan pengembangan perguruan tinggi IKIP Ujung Pandang (sekarang UNM). Lembaga kemahasiswaan tersebut berupaya memacu diri menyejajarkan kemapanan “civitas akademik”nya dengan perguruan tinggi ternama dan tertua di Indonesia. Hal tersebut ditempuh dalam berbagai even-even.

Lembaga kemahasiswaan secara umum diatur oleh keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0457/0/1992 dan Peraturan Kemahasiswaan SK Rektor IKIP Ujung Pandang No. 107/SK/C/IKIP/1981. Acuan tersebut berlaku selama kurun waktu sebelum terbitnya Kepmen P & K yang kiprahnya bersama dengan kemajuan pengembangan perguruan tinggi IKIP Ujung Pandang (sekarang UNM). Lembaga kemahasiswaan tersebut berupaya memacu diri menyejajarkan kemapanan “civitas akademik”nya dengan perguruan tinggi ternama dan tertua di Indonesia. Hal tersebut ditempuh dalam berbagai even-even.

Seiring dengan itu, pada kepengurusan Senat Mahasiswa IKIP Ujung Pandang (SMPT IKIP UP) periode 1997/1998, bermunculan berbagai  macam polemik baik yang berasal dari mahasiswa maupun dari birokrat kampus yang pada saat itu belum lepas dari upaya belenggu gerakan-gerakan mahasiswa lewat keputusan Menteri yang ada. Keputusan tersebut misalnya pembagian job antara SMPT dengan UKM, porsi, visi dan misi kalangan mahasiswa tingkat atas, serta pola pengembangan perguruan tinggi lewat kemahasiswaan yang wajar sebagai gerakan-gerakan ilmiah. Dengan kondisi seperti itu, sebagai pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya “penelitian”, Senat Mahasiswa sangat kewalahan memenuhi tuntutan even-even nasional dan regional jalur penelitian.  Beberapa even tersebut diantaranya yaitu LPKTI, LKIP, LKWU, dan even-even lain di bidang karya tulis ilmiah. 

Pada akhir-akhir kepengurusan SMPT IKIP UP periode 1997/1998 dimana saat itu bertepatan dengan aksi-aksi reformasi mahasiswa Mei 1998, muncul keinginan beberapa pengurusnya untuk merintis berdirinya sebuah kelompok penelitian mahasiswa. Upaya tersebut dianggap sebagai satu-satunya langkah strategis menghadapi kemampuan research mahasiswa yang tidak dapat tersalurkan dengan baik. Tercatat pada saat itu, Herman dan Indra Gunawan serta beberapa orang rekannya yang merupakan pejabat teras SMPT, pertama kali mengagas ide tersebut dalam wacana yang sederhana.

Pada akhir-akhir kepengurusan SMPT IKIP UP periode 1997/1998 dimana saat itu bertepatan dengan aksi-aksi reformasi mahasiswa Mei 1998, muncul keinginan beberapa pengurusnya untuk merintis berdirinya sebuah kelompok penelitian mahasiswa. Upaya tersebut dianggap sebagai satu-satunya langkah strategis menghadapi kemampuan research mahasiswa yang tidak dapat tersalurkan dengan baik. Tercatat pada saat itu, Herman dan Indra Gunawan serta beberapa orang rekannya yang merupakan pejabat teras SMPT, pertama kali mengagas ide tersebut dalam wacana yang sederhana.

Namun, kondisi kemahasiswaan pada saat itu yang serba tidak menentu menyusul terbitnya Kepmen P&K No. 155/U/1998 serta kesibukan menyelesaikan proses awal reformasi, membuat keinginan untuk segera membentuk kelompok tersebut tidak dapat diwujudkan. Apalagi untuk penambahan unit kegiatan pada pertengahan 1998 kurang mendapat respon dari pihak birokrasi. Berikut ketidakjelasan birokrat kampus terhadap keberpihakannya menghadapi reformasi yang begitu banyak menelan korban jiwa.

Pada tanggal 5 september 1998, beredar undangan melanjutkan keinginan pembentukan kelompok penelitian mahasiswa yang ditandatangani oleh Indra Gunawan. Undangan tersebut berisi  tentang pengagasan ulang pendirian UKM Penalaran yang pernah digagas beberapa waktu sebelumnya. Secara objektif dikemukakan bahwa undangan perintisan tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa IKIP Ujung Pandang terkhusus kepada mahasiswa yang pernah mengikuti LPKTI dan semacamnya, baik pada tingkat perguruan tinnggi, regional  maupun nasional, dan mantan-mantan fungsionaris mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif; serta secara subjektif, sebagian yang lain adalah penginisiatif dan memiliki wawasan organisasi yang baik. Akhirnya, pada tanggal 8 september 1998 pukul 09.00 wita, sekitar 25 orang mahasiswa menghadiri undangan tersebut dan berkumpul di gedung registrasi BAAK-PSI IKIP Ujung Pandang lantai II. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk ditindaklanjutinya niat pendirian UKM Penalaran yang kemudian hendak disosialisasikan kepada segenap mahasiswa yang ingin bergabung.

Pada tanggal 10 september 1998, diadakan Rapat lanjutan yang dihadiri oleh penginisiatif dan beberapa calon anggota hingga sampai pada satu keputusan mengenai komposisi pengurus, walaupun kondisi mahasiswa pada saat itu memiliki banyak permasalahan. Keputusan dalam pertemuan tersebut yaitu terpilihnya Indra gunawan  sebagai Ketua Umum, Muhammad Amin sebagai Sekertaris Umum, dan Sri Wahyuningsi sebagai bendahara Umum. Keputusan tersebut disaksikan langsung oleh Drs. H. Arifin Pasinringi yang merupakn Pembantu Rektor  III pada saat itu.

Melanjutkan gagasan berdirinya Unit Kegiatan Kemahasiswaan  yang baru, pada tanggal 14 september 1998 Indra Gunawan, Akmal Juhaepa, dan Musramin menghadap kepada Rektor IKIP UP untuk audiensi. Audiensi tersebut berkenaan dengan telah berdirinya UKM ke-10 dalam kalangan IKIP UP. Selanjutnya, Rektor diminta untuk memberikan restu dan segera mengukuhkannya sebagai Lembaga Kemahasiswaan non struktural.

Pada tanggal 22 september 1998, terbitlah Surat Keputusan Rektor mengenai pengangkatan pengurus UKM Penalaran Periode 1998/1999. Banyak tanggapan yang datang dari berbagai kalangan mengenai UKM Penalaran yang baru berdiri tersebut. Salah satunya dari Pembantu Rektor II IKIP UP yang mengatakan bahwa, beliau menyambut baik UKM Penalaran sebagai UKM yang akan mengemban tugas menjembatani kemampuan mahasiswa dalam research, mengembangkan wawasan ilmiah, dan kemapanan berpikir strtategis menghadapi era baru.

Sungguh, perjuangan  yang tidak dapat dinilai dengan materi. Hari-hari pertama dilewati pengurus UKM Penalaran dengan kondisi vakum. Hingga pada tanggal 2-3 Januari 1999, pengurus UKM Penalaran yang pertama dilantik oleh oleh rektor IKIP UP, Prof. Dr. H Sjahruddin Kaseng. Pelantikan tersebut kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja I. Dalam acara tersebut, PR III Universitas Negeri Makassar mengharapkan, bahwa UKM Penalaran kiranya dapat memberikan suasana yang sejuk bagi kalangan Ilmiah yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya dalam melakukan suatu penelitian, baik berskala regional maupun yang berskala nasional. Kalau memang ingin menjadi UKM yang berjiwa nalar, hendaknya ditumbuhkembangkan jiwa-jiwa penelitian; jangan sampai namanya saja “penalaran” akan tetapi prakteknya tidak mencerminkan adanya penalaran.

Sebagai wadah penyaluran bakat dalam bidang karya tulis  Ilmiah, semangat dan jiwa-jiwa penelitian ditanamkan dalam diri masing-masing anggota. Salah satu hal yang dilakukan yaitu, bahwa setiap anggota diwajibkan menghasilkan karya tulis Ilmiah minimal dua buah dalam satu kepengurusan. Pembuatan karya tulis Ilmiah tersebut hendaknya dikedepankan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kini LPM Penalaran menjelma menjadi organisasi yang tidak hanya bergerak pada skala kampus atau regional, tetapi secara aktif  bergerak pada  skala nasional. Hal ini terlihat pada berbagai kegiatan nasional yang diselenggarakan dan diikutinya. Salah satu diantaranya ialah, LPM Penalaran menjadi inisiator dan deklarator pembentukan Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia (ILP2MI) pada tanggal 1 Mei 2010 di Makassar. Pada tahap awal, ILP2MI beranggotan 24 UKM penalaran dan penelitian dari 23 perguruan tinggi di Indonesia. Sekretaris Jenderal Pertama ILP2MI adalah utusan dari LPM Penalaran UNM, yakni saudara Wahyuddin MY.

Sebuah babak baru yang mesti dihadapi oleh segenap unsur LPM Penalaran. Sebuah tanggung jawab yang mesti dikerjakan dengan niat yang sunguh-sungguh. Bahkan lebih jauh, diharapkan LPM Penalaran menjadi sebuah tonggak sejarah baru bagi pengembangan penelitian mahasiswa di Indonesia.

 

 

 

Pada akhir-akhir kepengurusan SMPT IKIP UP periode 1997/1998 dimana saat itu bertepatan dengan aksi-aksi reformasi mahasiswa Mei 1998, muncul keinginan beberapa pengurusnya untuk merintis berdirinya sebuah kelompok penelitian mahasiswa. Upaya tersebut dianggap sebagai satu-satunya langkah strategis menghadapi kemampuan research mahasiswa yang tidak dapat tersalurkan dengan baik. Tercatat pada saat itu, Herman dan Indra Gunawan serta beberapa orang rekannya yang merupakan pejabat teras SMPT, pertama kali mengagas ide tersebut dalam wacana yang sederhana.

Analisis Korelasi Ganda

Korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Korelasi merupakan suatu teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Dinafitri, et al., 2013). Korelasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih (Hasanah, 2016).

Read more ...

Kelas Nalar "Penulisan PKM 5 Bidang"

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2 bidang merupakan salah satu program Kemenristek Dikti dalam rangka meningkatkan kreativitas dan gagasan dari mahasiwa Indonesia. PKM 2 Bidang ini terdiri dari gagasan tertulis (PKM-GT) dan artikel ilmiah (PKM-AI). Mengingat pengiriman PKM 2 bidang ini telah dibuka oleh kemenristek dikti, maka LPM Penalaran UNM yang merupakan salah satu UKM di UNM yang mewadahi mahasiswa dalam bidang karya tulis, mengajak mahasiswa mengikuti program kemenristek dikti tersebut.

Read more ...

Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berasal dari istilah “action research” dalam penelitian pendidikan dijadikan sebagai aliran tersendiri, sehingga untuk membedakan “action research” dengan bidang lain maka peneliti pedidikan menggunakan istilah “classroom action research” (Muslich, 2012). Hopkins dalam Muslich (2012) mendefinisikan PTK sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan rasionalisasi dalam pelaksanaan tugas dan pemahaman situasi pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan pengkajian yang bersifat reflektif.  Menurut Muslich (2012) PTK memiliki lima kata kunci yang merupakan inti dari definisi PTK itu sendiri yakni : Bersifat reflektif, dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dilaksanakan secara sistematis dan sikap mawas diri serta bersifat situasional dan kontekstual.

Read more ...

Pimpinan

Ketua Umum

(Mukhbi Dwi Putra)

 

Sekretaris Umum

(Muhammad Alimka)

 

Wakil Sekretaris

Umum

(Ika Puspita Sari)

Bendahara Umum

(Ismi Ardianti)

 

Ketua Divisi

 

 

Search

Twitter

Galeri


 

Jumlah Pengunjung

9.png0.png2.png6.png1.png9.png
Hari ini839
Kemarin1634
Minggu ini14220
Bulan ini839
Total902619

Peta Rumah Nalar

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com