Oleh : Arham Rahman
Kadang sebagian orang berpikir, semua kata-kata guru adalah kebenaran. Tapi, aku lebih suka bilang, kalau guru itu bukan dewa.
Rasanya tidak sulit mengingat-ingat hingar bingar saat sekolah dulu. Saat itu, seorang anak begitu bangga dengan pakaian seragam dan tas tenteng. Banyak anak yang larut dalam pembicaraan tentang pelajaran sekolah, aturan sekolah, seragam baru, buku pelajaran baru, atau tumpukan tugas-tugas dari seorang guru. Siswa dengan seragam, kadang dilindungi tembok tinggi atau pengawasan ketat larut dalam euforia sekolah, tanpa pernah sadar jika ada yang tidak beres di sekelilingnya.
Tidak jarang kita temukan sosok siswa yang progresif, kritis dalam kristalisasi dinamika sekolah. Dari sekolah dasar, terdogma iming-iming sekolah, kesuksesan, dan pemahaman strukturalisasi sistem yang tentunya sistem penguasa. Namun, dari kungkungan itu pun kadang terselip sosok yang mampu menolak mekanisme sekolah. Orang-orang inilah yang kadang lahir dalam konotasi anak nakal, sulit diatur, atau pemberontak yang tidak mau patuh pada aturan sekolah.
Konotasi sekolah adalah konotasi pabrik. Pabrik yang mencetak manusia robotik, kaku dan patuh pada struktur. Dapat dibayangkan seorang siswa terkurung dalam kepenatan ruang kelas, miskin kreatifitas, atau repsesi mental untuk membuat siswa patuh. Lalu, di mana ruang intelektual yang diharapkan hadir dalam sekolah?
Pembicaraan tentang sekolah adalah pembicaraan yang sangat kompleks. Sekolah awalnya hadir sebagai ruang pengejewantahan kegelisahan ilmu, itu pada zaman Socrates. Namun, sekolah perlahan menjelma menjadi ruang representasi kultural baru, trend yang menyihir untuk membuat sekolah menjadi tempat yang elitis. Makanya sekarang, untuk bersekolah saja kita harus melewati lika-liku aturan dengan jaminan surat tanda tamat belajar.
Sebagai satu-satunya tempat menuntut ilmu yang legal (versi pemerintah, pastinya), sekolah tertata dalam mekanisme yang runtut, sepertinya memang ditata untuk membuat seorang anak menjadi patuh. Sekolah diatur sedemikian rupa, dari Sabang sampai Merauke memiliki mekanisme yang seragam tanpa melihat potensi maupun analisis kebutuhan siswa di tiap distrik. Kita dapat menyimak kekonyolan mekanisme pendidikan dalam sekolah, sarat keseragaman dan menafikan keberagaman. Wajar saja banyak siswa yang merasa tidak puas dengan hasil UN (Ujian Nasional) lantaran merasa dihianati dengan acuan kelulusan sepihak yang diderivasikan pemerintah. Siswa seolah menjadi sapi-sapi perah, tepatnya sapi yang dicocok hidungnya dan bebas digiring kemana-mana.
Ada banyak ketimpangan dalam sekolah khususnya dan pendidikan sebagai payungnya. Untuk itu, ada beberapa pokok kajian yang patut dibicarakan. Berikut beberapa catatan miris tentang pendidikan dan sekolah.
Rendahnya Penghargaan terhadap Intelektualitas
Barangkali, kita pernah membaca biografi seorang sosiolog, satrawan dan sejarawan sekaliber Pramoedya Ananta Toer. Bagi yang sadar, tentu akan terheya dengan perlakuan pemerintah ORBA terhadapnya. Dijerumuskan dalam penjara, buku-buku dibakar, tentu bukan merupakan pengalaman yang menyenangkan. Belum lagi tokoh-tokoh lain yang pernah dipasung represi pemerintah lantaran melakukan perlawanan melalui proses pencerdasan masyarakat.
Intelektualitas merupakan unsur progresif yang menentukan bagi kemajuan sebuah bangsa. Lantas, apa jadinya bila penghargaan terhadap intelektualitas sangat rendah dalam suatu negara? Bukankah hal yang demikian menunjukkan ketidakberpihakan negara terhadap masyarakatnya? Kalau memang demikian, agaknya tidak salah kata Bakhunin, seorang tokoh Anarkisme yang menyatakan bahwa negara adalah penindas legal yang harus dihancurkan.
Penghargaan negara terhadap intelektualitas yang sedemikian rendah, boleh jadi indikator keterpurukan pendidikan. Selama ini, pemerintah terlalu banyak menyuguhi masyarakat dengan permainan kekuasaan. Iming-iming legitimasi kekuasaan telah menciptakan pola kebudayaan semangat berkuasa-bukan dalam hanya pemerintah tentunya, melainkan juga masyarakat itu sendiri.
Di Sulawesi Selatan sendiri, penghargaan bagi prestasi pelajar sekadar dijadikan legitimasi formal-tepatnya menaikkan citra atau gengsi institusi. Sehingga, substansi prestasi pelajar sekadar dilihat dalam kacamata yang sangat parsial. Tidak heran, bila pelajar yang dianggap berprestasi adalah mereka yang unggul dalam akademik, jawara dalam berbagai event antarsekolah atau menjadi siswa teladan di antara siswa lainnya. Sementara mereka yang memiliki perhatian terhadap lingkungan sosial melalui berbagai organisasi sekolah kadang teralienasi dan kurang mendapat penghargaan dalam lingkungannya.
Tampaknya, realitas pendidikan memang terasa absurd. Di era orde baru, cukup banyak pelajar yang tiap tahunnya diundang presiden untuk mendapat penghargaan sebagai siswa berprestasi (versi Soeharto tentunya). Bandingkan dengan puluhan pelajar yang diberondong peluru di era 80-an lantaran menolak asas tunggal dan memertahankan asas islam dalam organisasinya (ingat kasus PII). Itu artinya, semangat need fo power juga merambah dalam dunia pendidikan, memertahankan legitimasi kekuasaan melalui pengotakan siswa, sektarianisme, dan semangat bersaing, bukan semangat berkesadaran sosial.
Untuk Bersekolah, Kita Harus Bayar Mahal
Realitas post Orba tampaknya menjadi titik tolak bagi redefenisi swastanisasi pendidikan. Reformasi ternyata tidak mampu memberikan formulasi yang sepadan dengan cita-citanya, terutama pendidikan. Tahun 2003 saja undang-undang pendidikan dipreteli dengan munculnya RUU BHP yang tidak hanya diproyeksi untuk perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan dasar, menengah, dan atas. Itu artinya, pemerintah mengabaikan amandemen UUD 1945 pasal 31 (bunyinya menekankan kewajiban pemerintah untuk menjamin hak pendidikan tiap warga neganya). Belum lagi anggaran pendidikan yang sebesar 20 % dari APBD dan APBN yang belum pernah terealisasi, justru akan ditenggelamkan dengan absurditas RUU BHP.
Di Sulawesi Selatan, untuk anggaran pendidikan, pemerintah hanya mengucurkan dana sebesar 3, 53 % dari keseluruhan APBD. Itupun terbagi dalam berbagai post anggaran. Artinya, tidak ada prioritas untuk penggratisan pendidikan bagi masyarakat. Belum lagi kadar korupsi dan pemotongan anggaran untuk biaya kampanye dan suksesi PILGUB (maklum, sulsel jelang PILKADA). Sementara, untuk pembiayaan APBN, pemerintah baru mengucurkan 11, 7 %. Alasannya, sekolah tidak mampu mengelola anggaran yang besar (ini juga versi pemerintah).
Begitulah, tampaknya orang miskin memang dilarang sekolah (minjam istilah mas Eko). Biaya pendidikan mahal, serta biaya lain dengan iming-iming jaminan kualitas. Pemerintah memang telah mengucurkan dana BOS, tapi tidak ada jaminan untuk pendidikan gratis. Bahkan, untuk rasionalisasinya pun membingungkan dengan mengucurkan langsung ke sekolah, bukan berupa kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Pada akhirnya, tidak sedikit pelajar tiba-tiba putus sekolah, bahkan tidak sekolah sama sekali.
Sedemikian mahalnya biaya sekolah, tampaknya menyulut reaksi. Sebutlah aktivitas berbagai lembaga independen, semisal Sokola Pesisir di Mariso atau pendampingan aktivis LMND di daerah Kassi-kassi Makassar. Lembaga tersebut menaut harapan yang diharapkan akan melahirkan aktivis jalanan kelak, aktivis yang lahir dari tempat kumuh untuk mewujudkan cita-cita kaum musta’dafin. Bukankah orang miskin dan kaum tertindas adalah pewaris dunia? (Tuhan yang bilang dalam Al Qur’an).
Tradisi Feodal dalam Sekolah
Pernahkah kita diajak untuk mengkritisi kebijakan sekolah tentang pakaian seragam dan indikator kerapian? Pernahkah kita dibebaskan untuk tidak ikut upacara bendera? Bukankah upacara bendera hanya sebagian terkecil ritual kita dalam menunjukkan nasionalisme? Tidak sulit menjumpai siswa yang kejar-kejaran dengan gurunya setiap hari senin lantaran sang siswa tidak mau ikut upacara bendera setiap hari senin. Ataukah siswa yang terpaksa mendapat nilai jelek lantaran pernah berbeda pandangan dengan gurunya tentang suatu pokok bahasan mata pelajaran. Ini hanya sebagian kecil dari kultur sekolah yang harus diikuti siswa sekolahan.
Rasanya lumrah menjumpai kultur sekolah ala kerajaan. Selain pretensi guru dan pihak sekolah terhadap peserta didik, juga cukup banyak kultur senioritas dalam lingkungan sekolah. Pernahkah kita merasakan superioritas senior dalam tradisi masa orientasi siswa? Atau kita sendirilah yang pernah melakukan hal yang serupa lantaran kultur yang telah mendarah daging? Kungkungan kultur tersebut kadang membuat kita lupa sebagai insan akademis, sekadar gagah-gagahan dalam sekolah yang berujung pada minimnya progresifitas maupun kreatifitas. Sebutlah SMAN 1 Makassar yang telah menganut tradisi senioritas selama bertahun-tahun dan bukan tidak mungkin juga dianut sekolah-sekolah lain di seantero Selatan Sulawesi.
Meminjam istilah Michel Faucault, sorang tokoh Postmodernis, tentang representasi kultural yang memungkinkan terbentuknya kultur turun-temurun sebagai efek stereotipe kultural, barangkali juga merupakan alasan bagi terbentuknya kultur feodalisme dalam sekolah. Kultur primitif dari era lalu diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga ada keenggangan untuk mengubah kebiasaan yang telah ada dengan alasan ”kultur”. Cara pandang ini memungkinkan superioritas senior tetap langgeng walau tidak koheren dengan zaman.
Life Style dan Kultur Anak Sekolah
Jika ditanya, kapan ABG (anak baru gede) terlihat cantik dan menarik? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab, saat ABG itu berpakaian sekolah. Tidak aneh. Barangkali karena pakaian sekolah memiliki kekuatan magnetik. Ketika kita memandang demikian, tanpa sadar kita telah mendorong peluang kompetisi bagi anak sekolah untuk mempercantik diri.
Ada yang menarik saat membincang tentang kultur hedon siswa. Sangat sering tayangan TV dengan leluasa menayangkan produk-produk kecantikan atapun top mode pakaian siswa perkotaan. Sebenarnya representasi itulah yang menyulut siswa di berbagai daerah serempak meniru mode yang sama, tentunya juga dengan alasan yang sama, trend. Sebagai titik tolak, tayangan TV adalah ruang kultural yang paling dominan untuk memengaruhi gaya berpakaian siswa. Pada persoalan ini, representasi kultural media TV mampu menyihir audiencenya untuk mengikuti produk yang ditawarkan. Fese tersebut, memungkinkan siswa sebagai konsumen menelan mentah-mentah ajaran baru yang ditayangkan TV (bukankah waktu menonton TV jauh lebih banyak dibanding belajar dalam kelas?).
Kontemplasi
Begitu banyak teori maupun konsepsi yang membincang tentang cita-cita pendidikan ideal. Katanya pendidikan itu membebaskan. Pendidikan itu alat perlawanan. Pendidikan itu harus memanusiakan manusia, bukan merendahkan martabat manusia. Akan tetapi, konsepsi tersebut sekadar datang tiba-tiba, juga pergi tiba-tiba. Pabrik robot tetap beroperasi dengan leluasa. Bahkan, perlahan memperlebar hegemoninya melalui legitimasi yang lebih kuat, sulit dibendung. Lantas sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kata Gie, kalau kita hanya menunggu, kita tidak akan pernah tahu kesempatan apa yang kita miliki dalam hidup ini.
”Negara adalah penindas legal yang harus dihancurkan”(Bakhunin)
Comments (1)
http://www.lovejerseys.com/nfl-jersey-c-65.html/
-
- +0
-
-
